Surabaya, 21 November 2026 – Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) mengajak pihak sekolah dan orang tua memperkuat kerja sama dalam mencegah tindakan perundungan terhadap anak, baik di lingkungan pendidikan maupun ruang digital. Upaya tersebut menekankan pentingnya menciptakan suasana yang aman dan nyaman agar anak dapat belajar, berinteraksi, serta mengembangkan potensi diri tanpa merasa takut terhadap ancaman kekerasan. Perundungan menjadi persoalan serius karena dapat memengaruhi kondisi psikologis, perkembangan sosial, dan prestasi akademik anak. Pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian, tetapi juga membutuhkan keterlibatan tenaga pendidik, keluarga, dan masyarakat. Lingkungan yang memberikan perlindungan serta ruang komunikasi terbuka dapat membantu anak menyampaikan persoalan yang sedang dihadapinya. Melalui kolaborasi tersebut, tindakan perundungan diharapkan dapat dideteksi sejak dini sebelum menimbulkan dampak yang lebih berat terhadap korban.

Pihak sekolah memiliki peran strategis dalam mencegah perundungan karena menjadi salah satu lingkungan utama tempat anak menghabiskan waktu dan membangun hubungan sosial. Guru serta tenaga kependidikan perlu memahami berbagai bentuk perundungan, mulai dari kekerasan fisik, penghinaan verbal, intimidasi, hingga pengucilan dalam pergaulan. Perubahan perilaku seperti menurunnya semangat belajar, kecenderungan menarik diri, dan ketakutan datang ke sekolah dapat menjadi tanda bahwa seorang anak sedang menghadapi persoalan yang membutuhkan perhatian. Sekolah juga perlu menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas korban. Setiap laporan sebaiknya ditangani secara serius melalui pemeriksaan yang objektif serta pendampingan sesuai kebutuhan anak. Penyelesaian persoalan tidak cukup hanya dengan memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga perlu memastikan korban memperoleh perlindungan dari kemungkinan intimidasi lanjutan. Pendidikan mengenai empati, penghormatan terhadap perbedaan, dan penyelesaian konflik secara sehat dapat diperkuat melalui kegiatan pembelajaran sehari-hari.

Selain lingkungan pendidikan, keterlibatan orang tua menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan emosional anak ketika menghadapi persoalan pergaulan. Orang tua perlu menyediakan waktu untuk mendengarkan pengalaman anak di sekolah tanpa terburu-buru menyalahkan atau meremehkan perasaan yang disampaikan. Komunikasi yang terbuka dapat membantu anak merasa lebih aman untuk menceritakan pengalaman tidak menyenangkan, termasuk apabila menjadi korban atau menyaksikan tindakan perundungan. Perhatian juga perlu diberikan terhadap perubahan pola tidur, penurunan nafsu makan, kecemasan, maupun perubahan kebiasaan yang berlangsung secara tidak wajar. Dalam menghadapi perkembangan teknologi, orang tua perlu memahami aktivitas anak di media sosial karena perundungan juga dapat terjadi melalui pesan pribadi, komentar, maupun penyebaran konten yang merendahkan. Pendampingan penggunaan perangkat digital sebaiknya dilakukan dengan pendekatan edukatif agar anak memahami batasan perilaku dan konsekuensi tindakannya. Hubungan yang baik antara keluarga dan sekolah akan mempermudah proses identifikasi serta penanganan apabila ditemukan indikasi perundungan.

Dari sisi penegakan hukum, tindakan perundungan yang mengandung unsur kekerasan, ancaman, atau pelanggaran pidana dapat ditangani berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila pihak yang terlibat masih berusia anak, proses penanganan harus memperhatikan prinsip perlindungan anak dan ketentuan sistem peradilan pidana anak. Pendekatan tersebut diperlukan agar pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan tetap berjalan tanpa mengabaikan kesempatan anak untuk mendapatkan pembinaan dan memperbaiki perilakunya. Korban perundungan juga perlu memperoleh pendampingan psikologis maupun layanan perlindungan apabila mengalami dampak yang mengganggu kehidupan sehari-hari. Koordinasi antara kepolisian, sekolah, orang tua, serta lembaga perlindungan anak dapat memperkuat penanganan kasus secara menyeluruh. Sosialisasi mengenai konsekuensi hukum perundungan juga penting untuk meningkatkan kesadaran bahwa tindakan yang dianggap sebagai candaan dapat menimbulkan kerugian serius bagi orang lain. Dengan pemahaman yang tepat, lingkungan pendidikan diharapkan mampu membangun budaya saling menghormati sekaligus menolak segala bentuk kekerasan.

Ajakan Polda Jatim untuk memperkuat kolaborasi pencegahan perundungan menjadi pengingat bahwa keamanan anak merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan tindakan nyata dan berkelanjutan. Sekolah perlu memastikan setiap peserta didik mendapatkan perlakuan yang setara, sementara keluarga berperan dalam menanamkan nilai empati dan tanggung jawab sejak dini. Pemerintah daerah bersama instansi terkait juga dapat mendukung upaya tersebut melalui penyediaan layanan konseling, pelatihan tenaga pendidik, serta penguatan mekanisme perlindungan anak. Evaluasi terhadap kebijakan pencegahan perundungan diperlukan agar pelaksanaannya tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi semata. Anak yang menjadi korban harus memperoleh jaminan bahwa laporannya akan ditindaklanjuti tanpa menimbulkan tekanan maupun stigma dari lingkungan sekitar. Sementara itu, anak yang melakukan perundungan perlu mendapatkan pembinaan untuk memahami dampak perbuatannya dan mencegah pengulangan tindakan serupa. Melalui sinergi antara kepolisian, sekolah, keluarga, dan masyarakat, lingkungan yang bebas dari intimidasi serta mendukung tumbuh kembang anak di Jawa Timur diharapkan dapat terwujud secara berkelanjutan.