BEI Kaji Dua Skema Masuknya Pemegang Saham Baru dalam Proses Demutualisasi

Jakarta, 26 September 2026 – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) tengah mengkaji dua mekanisme untuk masuknya pemegang saham baru dalam proses demutualisasi bursa. Dua pilihan tersebut adalah penerbitan saham baru dan penjualan kembali saham BEI yang telah dibeli kembali atau berada dalam treasury. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan kedua mekanisme tersebut dimungkinkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek. BEI belum memutuskan apakah nantinya hanya menggunakan salah satu skema atau mengombinasikan keduanya. Kajian masih dilakukan sebelum struktur transaksi ditetapkan.

Demutualisasi akan mengubah struktur kepemilikan BEI yang sebelumnya bersifat mutual, yakni saham bursa hanya dimiliki oleh Anggota Bursa. Setelah perubahan tersebut, saham BEI dapat dimiliki oleh orang perseorangan maupun badan hukum Indonesia, baik yang berstatus Anggota Bursa maupun bukan. Perubahan struktur tersebut ditujukan untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan kepercayaan investor, dan memperluas partisipasi pemangku kepentingan. Meski kepemilikan menjadi lebih terbuka, independensi BEI serta integritas pasar tetap harus dipertahankan. Fungsi pengaturan dan pengawasan juga harus tetap terlindungi dari potensi konflik kepentingan.

POJK Nomor 13 Tahun 2026 secara khusus memberikan ruang bagi bursa untuk menerbitkan saham baru dan/atau menjual saham yang sebelumnya telah dibeli kembali. Ketentuan tersebut menjadi dasar BEI dalam menyusun mekanisme masuknya investor baru. Penerbitan saham baru dapat mengubah persentase kepemilikan pemegang saham lama karena adanya potensi dilusi. Sementara penjualan saham treasury menggunakan saham yang sebelumnya telah berada dalam penguasaan BEI. Detail mengenai jumlah saham, komposisi kepemilikan, dan mekanisme pelaksanaannya masih menjadi bagian dari proses pembahasan.

OJK pada Jumat (25/9) juga melakukan sosialisasi POJK Nomor 13 Tahun 2026 kepada jajaran komisaris dan direksi BEI, pemegang saham, Anggota Bursa, serta perwakilan asosiasi. Regulasi tersebut menjadi landasan hukum pelaksanaan demutualisasi, sedangkan sejumlah aturan pelaksana dan ketentuan internal masih harus disiapkan BEI. Penyesuaian diperlukan karena sistem yang berlaku sebelumnya menghubungkan status pemegang saham dengan keanggotaan bursa. Setelah demutualisasi, hubungan antara kepemilikan saham dan hak keanggotaan akan dipisahkan. OJK juga menekankan pentingnya pemisahan fungsi pengaturan, pengawasan, dan pengembangan bisnis BEI.

Selain mekanisme masuknya pemegang saham baru, BEI mulai mempersiapkan konsekuensi lain setelah demutualisasi, termasuk kemungkinan pembagian dividen. Jeffrey mengatakan besaran dividen belum dapat ditentukan karena anggaran dasar BEI saat ini belum memungkinkan pembagian keuntungan kepada pemegang saham. Karena itu, perubahan anggaran dasar perlu dilakukan terlebih dahulu. Draf perubahan telah disiapkan dan direncanakan dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 28 Oktober 2026. Kebijakan dividen nantinya juga harus mempertimbangkan kebutuhan operasional dan pengembangan bursa.

BEI sebelumnya juga membuka kemungkinan menggunakan skema penempatan saham kepada investor tertentu hingga penawaran umum perdana atau IPO dalam perjalanan perubahan struktur kepemilikannya. Namun, demutualisasi tidak secara otomatis membuat BEI langsung melakukan IPO. Bursa terlebih dahulu perlu menata struktur pemegang saham dan memastikan kesiapan organisasi sebelum mengambil langkah menuju penawaran saham kepada publik. Pengalaman sejumlah bursa di negara lain menunjukkan proses dari demutualisasi menuju IPO dapat membutuhkan waktu. Karena itu, BEI menekankan setiap tahap akan disiapkan secara terencana agar perubahan struktur kepemilikan tidak mengganggu fungsi utama bursa.

Proses demutualisasi menjadi salah satu perubahan penting dalam struktur pasar modal Indonesia karena memungkinkan kepemilikan BEI tidak lagi terbatas pada Anggota Bursa. Setelah pemegang saham baru masuk, BEI bersama para pemegang saham akan menyusun rencana bisnis, kebutuhan investasi, serta arah pengembangan bursa ke depan. Pada saat yang sama, mekanisme tata kelola harus memastikan kepentingan bisnis tidak memengaruhi fungsi BEI sebagai penyelenggara dan pengatur perdagangan efek. Dua skema yang kini dikaji menjadi bagian awal dari penataan struktur kepemilikan tersebut. Keputusan mengenai mekanisme final akan bergantung pada hasil kajian BEI serta pemenuhan ketentuan yang telah ditetapkan OJK.