KPK Perluas Penggeledahan Kasus Bupati Muara Enim, Rumah Tersangka hingga Kantor PUPR Disasar

Muara Enim, 10 September 2026 – Komisi Pemberantasan Korupsi memperluas rangkaian penggeledahan dalam penyidikan kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Muara Enim nonaktif Edison. Setelah menyisir sejumlah ruangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, penyidik juga menggeledah rumah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Langkah ini menjadi bagian dari upaya penyidik mengumpulkan bukti tambahan terkait dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta penerimaan lain di lingkungan Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025–2026. Sejumlah lokasi yang berkaitan dengan proses pengadaan dan pelaksanaan proyek pemerintah daerah turut menjadi sasaran pemeriksaan. Penyidik berupaya menelusuri dokumen, komunikasi elektronik, serta barang lain yang dinilai memiliki hubungan dengan perkara. Penggeledahan tersebut menunjukkan penyidikan masih terus dikembangkan untuk memetakan aliran uang maupun keterlibatan para pihak.

Sehari sebelumnya, tim penyidik mendatangi kompleks Pemkab Muara Enim dan melakukan penggeledahan di Unit Layanan Pengadaan atau bagian yang menangani pengadaan barang dan jasa. Tim lainnya bergerak menuju Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim yang berada di kawasan perkantoran pemerintah daerah. Penyidik tiba sejak pagi dan melakukan pemeriksaan selama beberapa jam di kedua lokasi tersebut. Kedatangan tim mendapat pengamanan dari aparat kepolisian untuk memastikan proses penggeledahan berlangsung tanpa gangguan. Aktivitas penyidik menarik perhatian pegawai maupun masyarakat yang berada di sekitar kompleks pemerintahan. Meski demikian, kegiatan pelayanan pemerintahan secara umum tetap berlangsung dengan menyesuaikan kondisi di area yang sedang diperiksa.

Penggeledahan di ruang pengadaan berlangsung sekitar lima jam sebelum penyidik terlihat meninggalkan lokasi dengan membawa sebuah koper dan tas. Sementara itu, pemeriksaan di Kantor Dinas PUPR berlangsung lebih lama hingga sekitar tujuh jam. Dari lokasi tersebut, tim terlihat membawa dua koper dan sebuah tas yang kemudian dimasukkan ke kendaraan penyidik. Isi koper dan tas itu belum dijelaskan secara terperinci kepada publik karena masih menjadi bagian dari kepentingan penyidikan. Barang maupun dokumen yang diamankan selanjutnya akan diperiksa untuk menentukan keterkaitannya dengan perkara yang sedang ditangani. Bukti elektronik yang ditemukan juga dapat diekstrak untuk menelusuri komunikasi dan transaksi antarpihak. Hasil analisis tersebut nantinya dapat digunakan untuk memperkuat konstruksi perkara yang telah dibangun sejak operasi tangkap tangan pada Juni lalu.

Kasus yang menyeret Edison bermula dari operasi tangkap tangan pada 7–8 Juni 2026 yang dilakukan di Jakarta dan Sumatera Selatan. Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan sejumlah pihak yang diduga berkaitan dengan praktik suap di lingkungan Pemkab Muara Enim. Edison kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim Abi Nurwardani, pegawai pemasaran PT Millenium Solusi Abadi Cory Erin Hardi, serta Adi Triyadi yang merupakan keponakan Edison. Perkara itu berkaitan dengan dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta penerimaan lain di lingkungan pemerintah kabupaten. Penyidik menduga terdapat pengaturan tertentu dalam proses pengadaan yang kemudian berujung pada pemberian uang. Sejak penetapan tersangka, pemeriksaan terhadap pejabat pemerintah daerah, pihak swasta, dan sejumlah saksi terus dilakukan untuk memperjelas hubungan di antara mereka.

Penyidikan kemudian berkembang ke dugaan pengondisian hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Dalam pengembangan perkara tersebut, Edison kembali menjadi salah satu tersangka bersama sejumlah pihak lainnya. Mereka antara lain Cory Erin Hardi, Direktur PT Millenium Solusi Abadi Fika Nur Alawi, pihak swasta Augusz Dewanggara, serta aparatur sipil negara BPK Titin Rita Lestari yang pernah bertugas dalam tim pemeriksaan. Dugaan pengondisian audit menjadi perhatian karena penyidik mendalami kemungkinan adanya pemberian uang untuk memengaruhi hasil pemeriksaan keuangan pemerintah daerah. KPK sebelumnya juga melakukan operasi lanjutan yang mengamankan sejumlah aparatur BPK. Dengan berkembangnya perkara ke sektor pengadaan dan audit, penyidik membutuhkan bukti yang dapat menghubungkan setiap tahapan dugaan transaksi dengan kepentingan para pihak.

Selain menggeledah kantor pemerintahan di Muara Enim, penyidik sebelumnya telah melakukan pemeriksaan di sejumlah lokasi lain yang dianggap berkaitan dengan perkara. Rumah anggota BPK Bobby Adhityo Rizaldi di Jakarta pernah menjadi salah satu lokasi yang digeledah pada Juli 2026. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik untuk diekstrak dan dianalisis lebih lanjut. Bobby kemudian diperiksa sebagai saksi guna menjelaskan pengetahuannya mengenai pihak-pihak yang disebut dalam penyidikan. Penggeledahan tersebut tidak otomatis menunjukkan seseorang yang rumahnya diperiksa terlibat sebagai tersangka karena tindakan itu dapat dilakukan untuk mencari bukti yang relevan dengan perkara. KPK juga telah memanggil berbagai pejabat Pemkab Muara Enim dan pihak swasta untuk memperjelas proses pengadaan serta mekanisme pemeriksaan keuangan daerah.

Di antara pejabat yang telah diperiksa terdapat mantan Penjabat Bupati Muara Enim Hengky Putrawan, Inspektur Pemkab Muara Enim Fera Sari, Asisten II Sekretariat Daerah Rusdi Hairullah, serta Kepala Bappeda Muara Enim Emran Tabrani. Penyidik juga meminta keterangan dari aparatur sipil negara di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta sejumlah pihak swasta. Pemeriksaan terhadap banyak saksi diperlukan untuk mencocokkan dokumen, komunikasi, keputusan administratif, serta keterangan para tersangka. Dalam perkara pengadaan barang dan jasa, penyidik biasanya perlu menelusuri proses sejak perencanaan anggaran, penentuan paket pekerjaan, pemilihan penyedia hingga pembayaran proyek. Karena itu, penggeledahan terhadap unit pengadaan dan Dinas PUPR memiliki arti penting dalam mencari dokumen yang berkaitan dengan proyek pemerintah daerah. Namun, keterkaitan spesifik setiap dokumen yang diamankan masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan lebih lanjut.

Penyidik juga terus mendalami dugaan aliran uang dalam perkara yang menjerat Edison. Dalam konstruksi awal kasus, Edison diduga menerima uang ratusan juta rupiah yang berkaitan dengan kepentingan pengadaan barang dan jasa. Penelusuran kemudian diperluas untuk mengetahui apakah terdapat penerimaan lain serta siapa saja yang terlibat dalam proses pemberian maupun penerimaan uang tersebut. KPK dapat mencocokkan bukti transaksi keuangan dengan komunikasi elektronik dan keterangan saksi untuk melihat hubungan antarpihak. Pengembangan perkara juga memungkinkan penyidik menemukan peristiwa pidana lain apabila terdapat bukti permulaan yang cukup. Meski demikian, setiap dugaan tetap harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan pengadilan, sementara para tersangka memiliki hak untuk memberikan pembelaan atas tuduhan yang disampaikan kepada mereka.

Penggeledahan terbaru di Muara Enim memperlihatkan bahwa penyidikan belum berhenti pada konstruksi perkara yang terungkap saat operasi tangkap tangan. Fokus penyidik kini mencakup berbagai lokasi yang dinilai dapat menyimpan informasi mengenai proses pengadaan, pelaksanaan proyek, komunikasi antarpihak, hingga pemeriksaan keuangan daerah. Barang bukti yang dibawa dari kantor pemerintahan maupun rumah pihak terkait akan dipelajari untuk menentukan relevansinya terhadap perkara. Apabila ditemukan bukti baru, penyidik dapat kembali memanggil saksi atau melakukan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka. Langkah serupa juga dapat dilakukan di lokasi lain apabila dibutuhkan untuk melengkapi berkas penyidikan. Dengan rangkaian pemeriksaan yang semakin luas, konstruksi perkara diharapkan dapat menggambarkan secara utuh bagaimana dugaan suap berlangsung dan siapa saja yang memperoleh manfaat.

KPK selanjutnya akan melanjutkan analisis terhadap dokumen dan barang bukti elektronik yang diperoleh dari rangkaian penggeledahan tersebut. Penyidik masih harus mencocokkan temuan dari Dinas PUPR, unit pengadaan, rumah tersangka, serta lokasi lain dengan keterangan saksi yang telah diperiksa sejak Juni 2026. Pengembangan kasus juga menjadi penting untuk memastikan dugaan penyimpangan tidak hanya dilihat dari transaksi akhir, tetapi dari seluruh proses pengambilan keputusan yang mendahuluinya. Pemeriksaan terhadap pejabat pemerintah, pihak swasta, dan unsur pemeriksa keuangan akan terus dilakukan apabila keterangannya diperlukan. Publik sementara diminta menunggu hasil penyidikan karena tidak semua barang yang diamankan dalam penggeledahan otomatis menjadi bukti tindak pidana. Perkara yang menjerat Edison dan sejumlah tersangka lainnya masih berjalan, sehingga kepastian mengenai keseluruhan peran masing-masing pihak akan ditentukan berdasarkan bukti dan proses hukum berikutnya.