Amran Tegaskan Beras Ilegal Ancam Petani dan Capaian Swasembada Pangan

Jakarta, 24 September 2026 – Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menegaskan masuknya beras ilegal ke Indonesia harus diberantas karena merugikan petani dan mengganggu upaya menjaga swasembada pangan. Menurut Amran, sekitar 115 juta petani dapat terdampak oleh praktik pemasukan beras secara ilegal. Ia menilai praktik tersebut tidak hanya berkaitan dengan nilai barang yang masuk, tetapi juga berpotensi mengganggu pasar dan hasil produksi petani dalam negeri. Pemerintah karena itu tidak ingin memberikan ruang bagi penyelundupan komoditas pangan. Pengawasan dan penegakan hukum dinilai perlu terus diperkuat.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan penindakan terhadap impor ilegal beras, garam, dan pakaian bekas. Dalam rangkaian operasi pada Agustus hingga September 2026, petugas melakukan empat penindakan di Perairan Selat Malaka, Pelabuhan Tanjung Perak, kawasan berikat di Bogor, dan Pelabuhan Tanjung Priok. Dari operasi tersebut, aparat mengamankan 30 kontainer berisi beras dan garam yang tidak sesuai dengan pemberitahuan kepabeanan serta sekitar 1.435 bal pakaian yang diduga bekas. Total nilai barang yang ditindak diperkirakan mencapai Rp27,34 miliar. Temuan tersebut menjadi perhatian pemerintah karena melibatkan komoditas yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam salah satu penindakan di Pelabuhan Tanjung Perak, Jawa Timur, petugas memeriksa 15 kontainer barang impor asal India. Dokumen kepabeanan menyebut muatan tersebut sebagai amonium klorida, tetapi pemeriksaan fisik menemukan 202.450 kilogram beras dan 211.000 kilogram garam. Pemeriksaan laboratorium kemudian mengonfirmasi bahwa barang di dalam kontainer merupakan beras dan garam. Nilai barang dari 15 kontainer itu diperkirakan sekitar Rp7,85 miliar. Temuan tersebut memperlihatkan pentingnya pemeriksaan fisik dan pengawasan dokumen terhadap barang impor yang masuk ke Indonesia.

Amran menilai penyelundupan beras dapat memberikan tekanan terhadap petani ketika produksi dalam negeri sedang diperkuat. Masuknya pasokan tanpa prosedur resmi berpotensi memengaruhi keseimbangan pasar dan harga yang diterima petani. Pemerintah saat ini menempatkan swasembada pangan sebagai salah satu agenda penting sehingga produksi domestik perlu mendapatkan perlindungan dari praktik perdagangan ilegal. Menurut Amran, persoalan serupa bukan pertama kali terjadi dalam sektor pangan. Ia juga menyinggung berbagai pelanggaran sebelumnya yang berkaitan dengan beras premium, medium, maupun dugaan persoalan pada beras fortifikasi.

Selain berdampak terhadap produsen, pemerintah menilai beras ilegal dapat menimbulkan risiko bagi konsumen. Produk yang masuk tanpa prosedur resmi membuat proses penyimpanan, pengiriman, pengemasan, hingga kualitasnya lebih sulit dipastikan. Kondisi tersebut menjadi alasan lain bagi pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap pemasukan pangan dari luar negeri. Amran juga menyoroti kemungkinan masuknya penyakit melalui komoditas ilegal dengan merujuk pengalaman pada sektor peternakan. Karena itu, penindakan dinilai tidak cukup hanya mempertimbangkan nilai atau jumlah barang yang berhasil diselundupkan.

Amran mengapresiasi langkah Kementerian Keuangan dan jajaran Bea Cukai yang melakukan penindakan terhadap berbagai upaya pemasukan barang secara ilegal. Ia meminta pengawasan tidak berhenti pada penyitaan barang, tetapi dilanjutkan dengan pengungkapan pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan unsur pidana. Pemberantasan praktik ilegal di sektor pangan dinilai membutuhkan koordinasi antara kementerian, aparat penegak hukum, serta lembaga terkait lainnya. Pemerintah juga berupaya menjaga agar jalur perdagangan resmi tetap berjalan sesuai ketentuan. Penegakan hukum yang konsisten diharapkan memberikan efek pencegahan terhadap pelanggaran serupa.

Pemerintah menempatkan perlindungan petani dan konsumen sebagai bagian utama dari pengawasan perdagangan pangan. Capaian produksi dalam negeri dinilai perlu dijaga agar kerja petani tidak terganggu oleh masuknya komoditas melalui jalur ilegal. Pada saat yang sama, pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan produk yang beredar memiliki kualitas dan asal-usul yang dapat dipertanggungjawabkan. Penindakan terhadap beras ilegal menjadi bagian dari langkah menjaga pasar domestik sekaligus keberlanjutan swasembada pangan. Pemerintah pun menegaskan pemberantasan penyelundupan dan berbagai pelanggaran di sektor pangan akan terus diperkuat.