Kemenko Kumham Imipas Susun Empat Klaster Diaspora untuk Integrasikan Kebijakan dan Data

Jakarta, 23 September 2026 – Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan mendorong penataan diaspora Indonesia melalui pembentukan klaster yang lebih jelas guna memperkuat sinergi kebijakan dan integrasi sistem antarinstansi. Langkah tersebut dibahas dalam forum penyusunan policy brief mengenai penataan klaster diaspora dalam RUU Kewarganegaraan, Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta rancangan Peraturan Presiden tentang tata kelola diaspora. Pemerintah menilai pengaturan yang terintegrasi diperlukan agar kebijakan terkait diaspora tidak berjalan secara terpisah di masing-masing kementerian dan lembaga. Sinkronisasi juga diperlukan untuk memberikan kepastian mengenai status, layanan, serta fasilitas yang dapat diberikan kepada kelompok diaspora.

Kajian Tata Kelola Diaspora Indonesia Tahun 2026 merumuskan empat kelompok utama untuk membantu pemerintah memahami cakupan diaspora secara lebih terstruktur. Klaster pertama mencakup warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, sedangkan klaster kedua terdiri atas mantan WNI dan keturunan berdasarkan garis darah. Klaster ketiga adalah Affiliated Diaspora, sementara kelompok keempat dikategorikan sebagai Friends of Indonesia. Pembagian tersebut diharapkan menjadi dasar untuk menyusun kebijakan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing kelompok. Pemerintah menilai definisi yang jelas diperlukan agar regulasi dan layanan tidak menimbulkan tumpang tindih.

Staf Ahli Menko Kumham Imipas Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Cahyani Suryandari menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga. Hasil berbagai kajian sebelumnya didorong untuk dirumuskan menjadi pedoman kebijakan yang dapat digunakan bersama. Salah satu sasaran yang ingin diwujudkan adalah sistem pendaftaran tunggal atau single register bagi diaspora Indonesia. Sistem tersebut diharapkan membuat pencatatan lebih konsisten sekaligus memudahkan koordinasi pelayanan. Kementerian Luar Negeri menjadi salah satu instansi yang memiliki peran penting dalam tindak lanjut kebijakan tersebut.

Kementerian Luar Negeri juga mengembangkan gagasan Satu Data Diaspora serta Nomor Identitas Diaspora (NID). Nomor tersebut dirancang sebagai instrumen validasi sekaligus salah satu persyaratan bagi diaspora untuk memperoleh berbagai fasilitas yang disediakan pemerintah. Integrasi data dinilai dapat mengurangi hambatan administratif yang selama ini muncul karena informasi diaspora tersebar di berbagai instansi. Namun, penerapannya juga membutuhkan kejelasan mengenai kewenangan akses, interoperabilitas sistem, serta perlindungan data pribadi. Pemerintah ingin integrasi dilakukan tanpa menimbulkan tumpang tindih kewenangan antarinstansi.

Dari sisi keimigrasian, pemerintah telah memiliki skema Global Citizen of Indonesia (GCI) melalui Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 3 Tahun 2025. Regulasi tersebut mengatur visa, izin tinggal, fasilitas dan kemudahan, serta pengawasan keimigrasian bagi diaspora. Dalam pembahasan pemerintah, skema GCI diarahkan untuk memberikan izin tinggal seumur hidup dan akses masuk kembali tanpa batas bagi kelompok diaspora yang memenuhi ketentuan. Kebijakan tersebut diharapkan mempermudah diaspora mempertahankan hubungan dan aktivitasnya dengan Indonesia tanpa harus berulang kali mengurus izin masuk kembali.

Penataan diaspora juga membutuhkan pembagian kewenangan yang tegas agar pelayanan dapat dilakukan secara efektif. Kemenko Kumham Imipas menegaskan perannya bukan mengambil alih tugas kementerian teknis, melainkan memastikan koordinasi dan sinkronisasi berjalan sesuai kewenangan masing-masing. Prinsip yang didorong adalah satu subjek memiliki kewenangan utama dan dasar hukum yang jelas, kemudian seluruh layanan dihubungkan melalui mekanisme koordinasi. Integrasi data pelayanan di luar negeri juga diperlukan untuk menjaga akurasi informasi serta mengurangi risiko identitas ganda. Pada saat bersamaan, aspek perlindungan data pribadi harus tetap menjadi bagian dalam perumusan kebijakan.

Pemerintah berharap penataan empat klaster tersebut dapat menjadi dasar pengembangan kebijakan diaspora yang lebih komprehensif. Diaspora dipandang memiliki potensi untuk berkontribusi melalui investasi, jaringan profesional, transfer pengetahuan, diplomasi, hingga pengembangan ekonomi dan teknologi. Karena itu, pemerintah berupaya membangun sistem yang mempermudah keterlibatan mereka tanpa mengabaikan kepastian hukum dan perlindungan data. Penguatan pelibatan diaspora juga menjadi bagian dari arah kebijakan diplomasi Indonesia pada 2026. Melalui regulasi dan sistem data yang lebih terintegrasi, kontribusi diaspora diharapkan dapat dioptimalkan untuk mendukung kepentingan serta pembangunan nasional.