Kabar mengejutkan datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, yang terjaring adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer. Penangkapan tersebut dilakukan pada Kamis malam, 21 Agustus 2025, di Jakarta, dan langsung menghebohkan publik.
Dalam keterangan resmi, KPK menyebut OTT ini berkaitan dengan dugaan pungutan liar dalam proses sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Sertifikasi ini sangat penting bagi perusahaan untuk memastikan standar keselamatan pekerja. Namun, diduga ada praktik pembayaran ilegal agar proses berjalan lebih cepat. Immanuel bersama sepuluh orang lainnya diamankan dalam operasi tersebut.
Barang bukti berupa uang tunai, dokumen, dan alat komunikasi berhasil disita. KPK kini memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan. Publik menantikan apakah Immanuel akan ditetapkan sebagai tersangka atau masih berstatus saksi.
Kasus ini langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial. Banyak pihak menyayangkan keterlibatan pejabat tinggi negara dalam praktik korupsi, terlebih kementerian ketenagakerjaan adalah institusi yang seharusnya menjaga hak-hak pekerja. Beberapa serikat buruh bahkan mengecam keras tindakan tersebut dan menuntut agar kasus diusut tuntas.
Pakar hukum menilai OTT ini bisa menjadi momentum untuk memperbaiki sistem sertifikasi K3 yang selama ini dianggap rumit dan rawan pungli. Usulan digitalisasi penuh kembali mencuat agar semua proses lebih transparan. Pemerintah diminta tegas dalam menindak dan memastikan kasus ini tidak terulang di masa depan.
Dampak politik dari kasus ini diprediksi cukup besar. Immanuel dikenal sebagai figur publik yang vokal dan dekat dengan beberapa tokoh politik. Penangkapannya tentu mencoreng citra kementerian sekaligus menambah daftar panjang pejabat negara yang terjerat kasus korupsi.