Muhaimin Iskandar Dorong Pengentasan Kemiskinan Berbasis Ekosistem agar Lebih Berkelanjutan

Jakarta, 5 September 2026 – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan upaya mengentaskan kemiskinan tidak dapat hanya mengandalkan bantuan sosial, tetapi harus dibangun melalui ekosistem pemberdayaan yang saling terhubung. Pendekatan tersebut diperlukan agar masyarakat memiliki kesempatan meningkatkan kapasitas, memperoleh pekerjaan, menjalankan usaha, hingga akhirnya mampu mandiri secara ekonomi. Pemerintah ingin setiap program penanggulangan kemiskinan mempunyai jalur yang jelas dari tahap perlindungan sosial menuju pemberdayaan dan peningkatan pendapatan. Bantuan tetap diperlukan terutama bagi kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi rentan, tetapi pemberian bantuan harus diikuti program yang membuka peluang bagi penerima untuk meningkatkan taraf hidup. Muhaimin menilai kolaborasi kementerian, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan masyarakat menjadi kunci membangun ekosistem tersebut. Dengan pola yang terintegrasi, kebijakan pengentasan kemiskinan diharapkan memberikan dampak yang lebih berkelanjutan.

Muhaimin menjelaskan persoalan kemiskinan memiliki dimensi yang luas sehingga tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu program maupun satu kementerian. Masyarakat miskin dapat menghadapi persoalan yang berbeda, mulai dari keterbatasan pendidikan, rendahnya keterampilan, akses pekerjaan yang sempit, tidak memiliki modal usaha, hingga kesulitan memperoleh layanan dasar. Kondisi tersebut membuat intervensi pemerintah harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelompok. Keluarga yang membutuhkan perlindungan sosial harus mendapatkan bantuan yang memadai, sedangkan masyarakat usia produktif perlu mendapatkan akses terhadap pelatihan, pekerjaan, pembiayaan, dan pasar. Pemerintah juga harus memastikan program antarkementerian tidak berjalan sendiri-sendiri tanpa hubungan yang jelas. Integrasi diperlukan agar masyarakat dapat berpindah secara bertahap dari penerima bantuan menuju kelompok yang mempunyai penghasilan mandiri.

Konsep ekosistem pemberdayaan menempatkan peningkatan kapasitas masyarakat sebagai salah satu unsur utama. Pelatihan keterampilan perlu disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja maupun potensi ekonomi di wilayah tempat masyarakat tinggal. Program pelatihan tidak cukup hanya menghasilkan sertifikat apabila peserta setelahnya tidak mempunyai akses terhadap pekerjaan atau kegiatan produktif. Karena itu, pemerintah ingin menghubungkan pelatihan dengan dunia usaha, industri, koperasi, UMKM, dan berbagai sektor yang membutuhkan tenaga kerja. Pendampingan setelah pelatihan juga menjadi penting untuk memastikan kemampuan yang diperoleh dapat benar-benar digunakan. Pendekatan tersebut diharapkan meningkatkan peluang masyarakat memperoleh pendapatan yang lebih stabil dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan dalam jangka panjang.

Bagi masyarakat yang memilih jalur kewirausahaan, akses terhadap pembiayaan menjadi salah satu komponen yang perlu diperkuat. Banyak usaha mikro mempunyai potensi berkembang tetapi menghadapi keterbatasan modal, pengelolaan bisnis, pemasaran, maupun akses terhadap teknologi. Pemerintah ingin program pemberdayaan dapat menghubungkan pelaku usaha dengan pembiayaan yang terjangkau sekaligus menyediakan pendampingan agar modal digunakan secara produktif. Literasi keuangan juga diperlukan sehingga masyarakat mampu memisahkan keuangan rumah tangga dan usaha, menghitung biaya, serta merencanakan pengembangan bisnis. Setelah kapasitas produksi meningkat, akses pasar harus tersedia agar produk yang dihasilkan dapat terserap. Rangkaian tersebut menggambarkan pentingnya ekosistem karena pemberian modal tanpa pelatihan dan pasar belum tentu mampu mengangkat pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.

Muhaimin juga mendorong dunia usaha mengambil peran lebih besar dalam agenda pemberdayaan masyarakat. Perusahaan dapat berkontribusi melalui penciptaan lapangan kerja, pengembangan rantai pasok lokal, kemitraan dengan UMKM, pelatihan keterampilan, hingga program tanggung jawab sosial yang diarahkan pada peningkatan produktivitas. Pendekatan pemberdayaan dinilai akan memberikan dampak lebih panjang apabila masyarakat mendapatkan kemampuan menghasilkan pendapatan secara mandiri. Perusahaan besar juga dapat membuka kesempatan bagi usaha kecil menjadi pemasok barang maupun jasa sesuai standar yang dibutuhkan. Dengan pola tersebut, pertumbuhan sektor usaha dapat menciptakan efek ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat di sekitarnya. Pemerintah berperan membangun kebijakan yang memungkinkan hubungan antara perusahaan dan kelompok masyarakat tersebut berjalan secara sehat serta saling menguntungkan.

Pemerintah daerah mempunyai posisi penting karena memiliki pemahaman lebih dekat mengenai karakter kemiskinan di wilayah masing-masing. Persoalan yang dihadapi masyarakat perkotaan dapat berbeda dengan daerah pertanian, pesisir, kawasan industri, maupun wilayah terpencil. Karena itu, program pemberdayaan harus mempunyai fleksibilitas agar dapat menyesuaikan potensi ekonomi lokal. Daerah dengan sektor pertanian kuat, misalnya, dapat memprioritaskan peningkatan produktivitas, pengolahan hasil, akses pasar, serta penguatan kelembagaan petani. Wilayah dengan aktivitas pariwisata dapat mengembangkan keterampilan pelayanan, ekonomi kreatif, kuliner, dan UMKM lokal. Sementara daerah industri dapat memperkuat pendidikan vokasi agar masyarakat mempunyai kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Keakuratan data menjadi fondasi lain dalam pembangunan ekosistem pengentasan kemiskinan. Pemerintah membutuhkan informasi yang tepat mengenai kondisi keluarga, tingkat pendapatan, pekerjaan, pendidikan, hingga program bantuan yang telah diterima. Data yang tidak akurat dapat menyebabkan bantuan salah sasaran atau membuat satu keluarga menerima berbagai intervensi sementara keluarga lain yang membutuhkan justru terlewat. Integrasi data antarlembaga karena itu diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran. Pemerintah juga dapat menggunakan data untuk menentukan jenis intervensi yang paling sesuai dengan kondisi setiap keluarga. Dengan sistem yang lebih terintegrasi, perkembangan penerima program dapat dipantau untuk mengetahui apakah intervensi benar-benar berhasil meningkatkan kesejahteraan.

Muhaimin menilai keberhasilan program tidak seharusnya hanya dihitung berdasarkan besarnya anggaran yang disalurkan atau jumlah penerima bantuan. Pemerintah perlu melihat apakah keluarga penerima mengalami peningkatan pendapatan, memperoleh pekerjaan, membangun usaha produktif, atau berhasil keluar dari kondisi kemiskinan. Indikator tersebut dapat memberikan gambaran lebih nyata mengenai efektivitas program. Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui intervensi yang berhasil dan program yang perlu diperbaiki atau dihentikan. Dengan orientasi terhadap hasil, anggaran pemberdayaan dapat diarahkan menuju kegiatan yang mempunyai dampak paling besar. Pendekatan tersebut sekaligus mendorong kementerian dan pemerintah daerah bekerja berdasarkan target perubahan kondisi masyarakat.

Generasi muda dari keluarga miskin juga menjadi kelompok penting dalam strategi jangka panjang pengentasan kemiskinan. Akses pendidikan, pelatihan vokasi, teknologi, dan pekerjaan perlu diperluas agar kemiskinan tidak diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga dengan keterbatasan ekonomi tetap harus mempunyai kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas dan mengembangkan kemampuan sesuai potensi mereka. Ketika memasuki usia produktif, mereka perlu terhubung dengan kesempatan kerja maupun kewirausahaan. Investasi terhadap generasi muda dapat menghasilkan dampak jangka panjang karena meningkatkan mobilitas sosial sebuah keluarga. Pemerintah karena itu menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pengentasan kemiskinan.

Muhaimin menegaskan pengentasan kemiskinan membutuhkan kerja bersama yang terstruktur dan berkelanjutan agar masyarakat tidak terus berada dalam ketergantungan terhadap bantuan. Perlindungan sosial tetap menjadi instrumen penting bagi kelompok yang membutuhkan, tetapi harus dihubungkan dengan pendidikan, pelatihan, lapangan kerja, kewirausahaan, pembiayaan, serta akses pasar. Pemerintah pusat dan daerah perlu menyatukan program berdasarkan data yang sama sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan tidak tumpang tindih. Dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga keuangan, organisasi masyarakat, dan komunitas juga diharapkan masuk ke dalam ekosistem tersebut sesuai kapasitas masing-masing. Keberhasilan akhirnya akan diukur dari semakin banyak keluarga yang mampu meningkatkan pendapatan dan keluar dari kemiskinan secara permanen. Melalui pendekatan berbasis ekosistem, pemerintah berharap kebijakan pemberdayaan dapat menghasilkan masyarakat yang lebih produktif, mandiri, dan mempunyai kesempatan ekonomi yang semakin luas.