Jakarta, 7 Mei 2026 – Wakil Ketua MPR RI menyatakan kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak nonsubsidi tidak mengurangi komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam melindungi kelompok masyarakat rentan. Pemerintah disebut tetap memprioritaskan bantuan dan perlindungan sosial bagi warga yang membutuhkan.
Menurutnya, kenaikan harga BBM nonsubsidi dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian terhadap kondisi pasar energi global dan dinamika ekonomi internasional. Namun, pemerintah memastikan subsidi dan program bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah tetap dijaga agar daya beli tidak terganggu secara signifikan.
Ia menegaskan bahwa kebijakan energi harus dilakukan secara seimbang antara menjaga stabilitas fiskal negara dan memastikan masyarakat kecil tetap mendapatkan perlindungan. Karena itu, pemerintah disebut terus mengevaluasi berbagai skema bantuan sosial untuk menghadapi dampak kenaikan harga energi.
Wakil Ketua MPR juga menyebut program bantuan pangan, subsidi transportasi tertentu, hingga dukungan terhadap sektor usaha kecil menjadi bagian dari strategi pemerintah menjaga kelompok rentan di tengah tekanan ekonomi global.
Kenaikan harga BBM nonsubsidi sendiri memicu beragam respons dari masyarakat. Sebagian kalangan menilai kebijakan tersebut akan berdampak pada biaya transportasi dan harga kebutuhan pokok, sementara pemerintah menilai penyesuaian diperlukan untuk menjaga keberlanjutan anggaran negara.
Pengamat ekonomi menilai langkah pemerintah mempertahankan subsidi untuk kelompok tertentu dapat membantu menahan dampak inflasi secara lebih luas. Namun, efektivitas perlindungan sosial dinilai bergantung pada ketepatan sasaran distribusi bantuan.
Pemerintah juga disebut terus memantau perkembangan harga energi dunia dan dampaknya terhadap kondisi ekonomi nasional. Evaluasi kebijakan akan dilakukan secara berkala guna menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal dan perlindungan masyarakat.
Di sisi lain, masyarakat diimbau menggunakan energi secara lebih efisien dan memanfaatkan alternatif transportasi yang tersedia untuk mengurangi beban pengeluaran akibat kenaikan harga BBM nonsubsidi.
Pemerintah berharap berbagai langkah perlindungan sosial yang disiapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan kebijakan energi nasional di tengah situasi global yang masih penuh tantangan.







